Pemberlakuan hukum tawan karang menyebabkan kolonial hindia-belanda melakukan penyerangan terhadap kerajaan

hukum tawan karang adalah hak yang dimiliki
oleh para raja-raja Bali di masa lalu dan hukum ini
bersifat istimewa, yang mana raja Bali akan
menyita kapal-kapal yang terdampar atau kapal
yang menyusup ke daerah atau wilayah yang telah
diatur dalam hukum adat, dan penyitaan kapal
tersebut beserta seluruh barang barang muatan di
dalam kapal tersebut.
Pada saat dibuatnya perjanjian tawan karang
tersebut tidak menutup kemungkinan perjanjian
yang telah ditanda tangani tidak dilaksanakan
dengan sungguh-sungguh dikarenakan setelah
adanya perjanjian tersebut tetap saja ada
perampasan kapal Belanda pada tahun 1844 di
pantai Prancak dan Sangsit, dan setelah adanya
perampasan tersebut maka digelarlah pengesahan
perjanjian kembali pada tahun 1845 oleh raja
Buleleng yang mana raja tersebut menolak untuk
menandatangani perjanjian tersebut yang termasuk
pengertian dalam hukum tawan karang, dengan
adanya isu tersebut maka Belanda menyusun
strategi untuk menyerang Bali pada peperangan
Bali pada tahun 1846, 1848 dan 1849.